Makalah Teantang Penelitian Kebijakan

MAKALAH KEBIJAKAN DAN PER-UU KEHUTANAN

Judul Makalah : Penelitian Kebijakan

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Kebijakan Dan Per-UU Kehutanan

Disusun Oleh : 

Rizki Nur Apriliani

 (K.13.11.0013) 

 

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS WINAYA MUKTI

2015

 

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-NYA sehingga kami dapat menyusun laporan praktikum . Shalawat serta salam tidak lupa kami sampaikan kepada nabi Muhammad S.A.W yang selalu mengajarkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu.

            Makalah  ini berjudul “PENELITIAN KEBIJAKAN ”  makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan Dan Per-UU Kehutanan .

Kami  menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sebagai penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari segala pihak. Namun, besar harapan saya semoga laporan praktikum ini berguna bagi penulis dan segala pihak yang membacanya. Aamiin.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tanjungsari, 17 November 2015

Penulis,

DAFTAR ISI

                                                                                                                   Hlm

KATA PENGATAR .........................................................................................................................	i
DAFTAR ISI .......................................................................................................................	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1.   Latar Belakang ....................................................................................................... 1.2.   Tujuan.................. ..................................................................................................	1 1
Bab II Pembahasan	2
2.1 Pengertian Penelitian Kebijakan  ............................................................................ 2.2 Tujuan Dan Kegunaan ............................................................................................. 2.3 Karakteristik Penelitian Kebijakan .......................................................................... 2.4 Metode Penelitian Kebijakan .................................................................................. 2.5 Out Line Naskah Penelitian Kebijakan ...................................................................	2 3 3 6 11
Bab III Penutup	16
3.1. kesimpulan  ............................................................................................................	16
3.2. Saran  ...................................................................................................................... DAFTAR PUSTAKA	16

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

            Seiring dengan perkembangan zaman, tatanan kehidupan manusia pun melaju dengan dinamis. Tatanan kehidupan modern (modern life order) memungkinkan munculnya berbagai konsep penelitian yang bersinergi dengan berbagai gejala kehidupan modern tersebut dengan serasi.

            Berbagai fenomena kebijakan yang diterapkan oleh para pengambil kebijakan (policy maker) telah memungkinkan bersandingnya konsep penelitian dan kebijakan itu dalam suasana yang harmonis. Kerja penelitian yang dilakukan hanya untuk tujuan pengembangan ilmu di ruangan kosong adalah sia-sia, terutama penelitian terapan yang berajangkan prilaku kehidupan, terutama pada prilaku manusia dengan segala efeknya. Dinamika pembangunan dan teknologi telah menimbulkan dua sisi yang berlawanan; positif dan negatif. Hal ini berdampak luas terhadap pola prilaku pembuat dan pelaksana kebijakan, terutama dalam tatanan gejala sosial yang muncul ke permukaan.

            Namun tidak dapat dipungkiri bahwa para peneliti gejala sosial ini sering dianggap sebagai pengganggu atau perusak citra oleh pembuat kebijakan, mereka hanya mampu menyalahkan kebijakan pemerintah tanpa menawarkan alternatif solusi. Dewasa ini, penelitian dan kebijakan telah menjelma sebagai field of study yang disebut dengan Penelitian Kebijakan. Proses kerjanya merujuk pada proses kerja penelitian pada umumnya.

1.2  Tujuan

Pembuatan makalah ini bertujuan untuk :

A. Memahami Pengertian Penelitian Kebijakan

B.  Memahani Urgensi Dan Fokus Penelitian Kebijakan

C.  Memahami Karakteristik Penelitian Kebijakan.

D. Memahami Metode Penelitian Kebijakan.

E.  Memahami Naskah Kebijakan (Police Paper).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Penelitian Kebijakan

            Penelitian kebijakan merupakan salah satu dari jenis penelitian deskriptif. Suharsimi Arikunto dalam bukunya Manajemen Penelitian memberikan batasan pengertian tentang penelitian deskriptif, yaitu Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variable, gejala atau keadaan. Memang ada kalanya dalam penelitian ingin juga membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim. Yang umum adalah bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.
            Sebelum kita membahas tentang pengertian penelitian kebijakan, perlu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan kebijakan. Makna kebijakan yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

            Sedangkan definisi penelitian kebijakan adalah penelitian kebijakan dapat didefinisikan sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendukung kebijakan. Ada juga yang berpendapat bahwa penelitian kebijakan adalah usaha mengumpulkan informasi secara komprehensif untuk merumuskan kebijakan.

            Sedangkan definisi penelitian kebijakan adalah penelitian kebijakan dapat didefinisikan sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendukung kebijakan. Ada juga yang berpendapat bahwa penelitian kebijakan adalah usaha mengumpulkan informasi secara komprehensif untuk merumuskan kebijakan.

            Policy Research (penelitian kebijakan) dimulai karena adanya masalah, dan masalah ini pada umumnya dimiliki oleh para administrator/manajer atau para pengambil keputusan pada suatu organisasi. Majchrzak (1984) (dalam Sugiyono 2004:8)  mendefinisikan policy research adalah suatu proses penelitian yang dilakukan pada, atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Policy research ini sangat relevan bagi perencana dan perencanaan.

2.2  Tujuan Dan Kegunaan

A.Tujuan

            Penelitian kebijakan (policy research) secara spesifik ditujukan untuk membantu pembuat kebijakan (policymaker) dalam menyusun rencana kebijakan, dengan jalan memberikan pendapat atau informasi yang mereka perlukan untuk memecahkan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Dengan demikian, penelitian kebijakan merupakan rangkaian aktifitas yang diawali dengan persiapan peneliti untuk mengadakan penelitian atau kajian, pelaksanaan penelitian, dan diakhiri dengan penyusunan rekomendasi.

            Tujuan dari metode police research ini adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan dijadikan landasan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan. Kebijakan dilakukan sejak perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan.

Selain itu penelitian kebijakan juga dipersepsikan sebagai:

·         Basic social research; yakni penelitian kebijakan harus dilaksanakan secara sesuai prosedur kerja ilmiah.

·         Technical social researh; yakni bahwa penelitian kebijakan harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang dapat dikembangkan instrumen-instrumen teknisnya.

·         Policy research harus menghasilkan kebijakan publik.

·         Komprehensif yakni penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variabel yang terkait dan relevan dengan persoalan yang sedang dikaji untuk dirumuskan kebijakan penyelesaiannya.

B. Kegunaan

Kegunaannya yaitu untuk menghasilkan prediktor atau deskriptor mengenai kondisi-kondisi atau kebutuhan pembuatan kebijakan serta menghasilkan dan memvalidasikan tindakan untuk memenuhi kebutuhan.

2.3  Karakteristik Penelitan Kebijakan

           Usaha penelitian kebijakan dapat saja bervariasi dan dilakukan dengan banyak cara, banyak disiplin ilmu dan banyak alat atau bahan yang diperlukan. Namun demikian penelitian kebijakan punya karakteristik khusus, terutama pada proses kerjanya. Untuk hal-hal spesifik, proses kerja penelitian kebijakan berbeda dengan penelitian lainnya.

Adapun karakteristik utama penelitian kebijakan menurut Ann Majchrzak (1984) adalah sebagai berikut :

1. Multidimensi Fokus Penelitian Kebijakan

Fokus Penelitian Kebijakan Bersifat Banyak Dimensi (Multidimensi focuses), yang dalam terminology peneliotian tradisional sering disebut pendekatan antar lintas bidang. Kebijakan public secara tipikal dimaksud untuk memecahkan masalah- masalah social yang kompleks yang munculnya disebabkan banyak dimensi factor, efek dan peristiwa. Sebagai contoh mobilitas pembangunan sekolah dasar inpres tidak dapat di pelajari dari satu sisi saja misalnya, dari sisi calon siswa mobilitas ini harus dikaji dari banyak focus, seperti :

a. Calon siswa dan penyebarannya

b. Sarana transportasi

c. Keamanan, Kesehatan dan kenyamaan (dilihat dari segi site, bahaya becana alam, pencemaran, dll.)

d. Jumlah kebutuhan guru dan persyaratannya.

e. Sarana pendukung lain seperti sarana kesehatan dan olahraga serta sarana ibadah

f. Tempat hunian guru dari luar daerah

Fokus multidimensional ini sangat bermanfaat bagi pengkajian terhadap masalah yang kompleks. Artinya, masalah-masalah sosial yang kompleks itu dipersepsi dari banyak sisi.

2. Pendekatan Empiris Induktif Dalam Penelitian Kebijakan

Penelitian kebijakan menggunakan pendekatan Empiris Induktif (empirico inductive approach), karena itu penelitian ini diawali dengan pemahaman terhadap masalah- masalah sosial dan usaha-usaha empiris untuk menyusun konsep dari teori-teori kausal sebagaai kajian dari perkembangan masalah-masalah sosial. Alasan induktif adalah cara berfikir untuk member alasan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan efektif yang spesifik untuyk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. Alasan secara induktif banyak digunakan untuk menjajaki aturan-aturan alamiah dari suatu fenomena misalnya dari pengamatan bahwa ikan ada mulut, kodok ada mulut, kudaa ada mulut, burung ada mulut maka ditarik kesimpulan binatang ada mulut.

3. Berfokus pada variabel-variabel Lunak

Penelitian Kebijakan berfokus pada variabel-variabel lunak (mall-eable variables). Untuk mewujutkan penelitian kebijakan yang benar-benar menghasilkan orientasi tindakan dan rekomendasi-rekomendasi yang dapat implementasikan, penelitian harus terfokus pada aspek-aspek masalah social yang terbuka untuk mempengaruhi dan menginterprensi. Variabel-variabel yang terbuka untuk mempengaruhi dan menginterfrensi disebut variabel lunak. Tidak ada cara yang pasti untuk menentukan apakah sebuah variabel tentu bersifat lunak atau tidak. Cara yang paling mungkin adalah dengan Tendensi focus primernya . contohnya penelitian kebijakan tentang mobilitas pembangunan pemukiman mempunyai tendensi focus primer kepindahan segera atau alasan-alasan mengapa keluarga memutuskn untuk pindah.  Penelitian kebijakan yang berfokus pada variabel-variabel lunak

4. Berorientasi kepada Pemakai Hasil Studi

Cirri keempat penelitian kebijakan adalah bahwa penelitian ini responsive terhadap kebutuhan pemakai hasil studi. Penelitian kebijakan dimaksudkan untuk merespon kebutuhan calon pemakai hasil studi Karakteristik kritis penelitian kebijakan adalah mengidentifikasi dan mengenal calon pemakai hasil studi (study user), hal ini merupakan fase tersendiri dalam keseluruhan proses kerja penelitian kebijakan. Pemakai hasil studi kebijakan banyak dan bervariasi, bisa dalam bentuk individu/kelompok dan bisa juga dalam bentuk lembaga/organisasi. Oleh karena itu, beberaapa hal yang harus di identifikasi atau dikenal oleh peneliti kebijakan berkenaan dengan study user adalah :

a.    Status lembaga pemakai

b.   Peran yang ditampilkan oleh lembaga pemakai

c.    Harapan-harapan lembaga pemakai mengenai hasil akhir studi (biasanya diketahui melalui diskusi awal untuk merumuskan masalah penelitian.

d.   Karektiristik individu/kelompok pemakai

e.    Kepribadian dan asumsi-asumsi individu/kelompok pemakai

f.    Disposisikebutuhan individu/kelompok pemakai

5. Mensyaratkan Kerja Sama

Karakteristik terakhir penelitian kebijakan adalah bahwa peneliti kebijakan mensyaratkan kerjasama. Penelitian kebijakn merupakan proses yang sarat nilai (vlue-laden process), dimana para pembuat kebijakan banyak terlibat didalam usaha- usaha tertentu sering menimbulkan konflik tata nilai. Nilai-nilai pengguna hasil studi akan merambah ke dalam rangkaian kerja penelitian kebijakan, seperti pada proses-proses :

a. Perumusan masalah yang akan diselidiki

b. Perumusan pertanyaan-pertanyaan penelitian

c. Pengkajian terhadap data yang terhimpun

d. Pengembangan atau pembuatan rekomendasi

e. Penyebaran hasil rekomendasi studi kepada pemakai ataupun pesaing (khusus untuk penelitian kebijakan yang mempunyai efek luaas, termasuk efek bisnis)

Keterlibatan pemakai hasil studi kebijakan dalam rangkaian proses penelitian kebijakan umumnya mempunyai dua nilai secara bersamaan : nilai negative dan nilai positif. Maka dari itu peneliti kebijakan harus menfilter sedemikian rupa masuknya nilai negative sebisa mungkin dan mengakomodasikan nilai-nilai positif seoptimal mungkin. Perlu diusahakan agar kedua nilai itu menjadi nilai normatif. Dari uraian diatas, secara spesifik dapat dikemukakan bahwa penelitian kebijakan mempunyai karakterstik khusus, yaitu

a.    Hanya mencakup variabel-variabel kecil atau memilah-milah variabel yang luas menjadi beberapa subvariabel

b.   Focus penelitian secara exlusive lebih menonjolkan masa kini daripada masa lalu atau kecenderungan masa depan

c.    Gagas mewwas secara eksplisit peranan nilai-nilai, terutama nilai-niali ilmiah

d.   Kedudukan peneliti berada di bawah banyang-bnayang pengguna hasil studi

2.4 Metode Penelitian Kebijakan

            Pada dasarnya penelitian kebijakan merupakan penawaran kompromi, terutama antara peneliti dengan klien atau stakeholder. Menurut Coleman sebagaimana yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya Pengantar Studi Penelitian Kebijakan bahwa dikarenakan penelitian kebijakan beroperasi pada batas metodologi penelitian pada umumnya (terutama penelitian ilmu-ilmu sosial), maka tidak ada metodologi tunggal, metodologi yang komprehensif untuk melaksanakan analisis teknikal dari penelitian kebijakan.

Masih bersumber dari buku yang sama, Sudarwan Danim menyatakan bahwa ada beberapa metode penelitian kebijakan, yaitu:

1.Sintesis terfokus

2. Analisis data sekunder
3. Eksperimen lapangan
4. Metode kualitatif
5. Metode Survai.
6. Penelitian kasus
7. Analisis biaya-keuntungan
8. Analisis keefektifan biaya
9. Analisis kombinasi
10. Penelitian tindakan

1. Metode Sintesis Terfokus
Salah satu contoh dari metode sintesis terfokus adalah Studi Lembaga Pembangunan Internasional (Agency for International Development = AID) atau study for AID, yaitu suatu studi tentang masalah penyediaan air di pedesaan di Negara-negara berkembang. Usaha penelitian kebijakan ini menurut Burton (seorang peneliti dari Inggris), sebagaimana yang dikutip oleh Sudarwan Danim dalam bukunya Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, dilakukan dengan cara:
a. Mengkaji sumber-sumber pustaka mutakhir yang tersedia dan relevan dengan masalah atau fokus penelitian.
b. Menuangkan pengalamannya di lapangan selama lima tahun terakhir di Afrika dan Amerika Latin.
c. Mengadakan diskusi-diskusi dengan individu-individu di Ross Institute, International Reference Centre for Community Water Supply di Hague, Organisasi Keehatan Dunia (WHO) dan The British Ministry for Overseas Developmnet.

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam metode sintesis terfokus mengaitkan tiga hal pokok, yaitu sumber pustaka ter-up date yang relevan, pengalaman penelitian dan hasil diskusi.
2. Metode Analisis Data Sekunder.
James H.Mc Millan memaparkan bahwa metode analisis data sekunder ialah analisis dan reanalisis database yang ada. Namun, pertanyaan kebijakan atau keputusan yang memandu reanalisis model lain dari pertanyaan penelitian tradisional dalam studi meta-analisis. Alih-alih memeriksa database untuk menentukan keadaan pengetahuan tentang ukuran pengaruh praktik pendidikan tunggal, analisis kebijakan menghasilkan model kebijakan yang berbeda dan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan database untuk memeriksa database.

Selain itu Sudarman Danim juga menyatakan bahwa Metode analisis data sekunder sebegitu jauh dikatakan sebagai metode yang dilihat dari dimensi biaya paling efisien. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian kebijakan. Tidak terdapat ketentuan pasti mengenai pada jenjang mana data tersebut dikatakan sebagai data sekunder. Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara data primer dengan data sekunder dapat dijelaskan, bahwa setiap data yang bukan diperoleh dari sumber utamanya disebut dengan data sekunder.

Dari dua kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa metode analisis data sekunder hanya mungkin dilakukan jika data dasar yang diinginkan diperoleh secara mencukupi. Apabila tidak mencukupi maka perlu membangun data dasar baru (new database) yang diseleksi dari kombinasi data dasar yang berbeda. Jika data dasar tidak tersedia, peneliti harus memakai metode lain.

3. Metode Eksperimen Lapangan
Metode Eksperimen Lapangan yaitu metode yang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara pengeksposan satu atau lebih kelompok eksperimental dan satu atau lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan.

4. Metode Kualitatif
Beberapa bentuk metode kualitatif yang digunakan untuk mencari data primer dalam penelitian ini antara lain wawancara, observasi dan kelompok terfokus. Kelompok terfokus ialah salah satu jenis teknik yang dapat dipakai, dimana individu dicari secara terseleksi dalam kelompok dan diarahkan kepada diskusi yang terfokuskan pada topik pra spesifik. Kelompok semacam ini sangat baik untuk membangun isu dan menjejaki faktor-faktor potensial sebagai penyebab suatu peristiwa.
Aplikasi metode kualitatif dalam penelitian kebijakan dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
a. Merumuskan masalah sebagai fokus studi penelitian kebijakan.
b. Mengumpulkan data lapangan.
c. Menganalisis data.
d. Merumuskan hasil studi.
e. Menyusun rekomendaasi untuk pembuatan kebijakan.

5. Metode Survai
Secara umum aplikasi metode survai dalam penelitian kebijakan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
a. Perencanaan dan perancangan survai.
b. Memilih subject.
c. Menyusun instrument.
d. Menentukan prosedur pengumpulan data.
e. Melatih pewawancara atau pengumpul data.
f. Pengumpulan data.
g. Pengolahan dan analisis data.
h. Penyusunan laporan dan rekomendasi hasil peneltian untuk pembuatan kebijakan.
6. Penelitian Kasus
Penelitian atau studi kasus seringkali digunakan dalam metode penelitian kebijakan sebagai studi yang cepat, biaya efisien dan ada ruang yang memungkinkan untuk mendalami sebuah situasi. Beberapa langkah-langkah studi kasus dalam konteks penelitian kebijakan adalah sebagai berikut:
a. Merumuskan tujuan penelitian yang ingin dicapai.
b. Menentukan atau merancang pendekatan yang akan digunakan.
c. Mengumpulkan data yang relevan.
d. Menganalisis data.
e. Membuat laporan dan rekomendasi hasil penelitian.
7. Analisis Biaya Keuntungan
Analisis biaya keuntungan me-refer kepada set metode dimana peneliti kebijakan membandingkan biaya (cost) dengan keuntungan (benefit) yang akan diperoleh oleh masyarakat berdasarkan alternatif pilihan kebijakan.
Dalam makna yang lebih luas, analisis biaya-keuntungan untuk aplikasi sebuah kebijakan dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, keuntungan jangka pendek dari biaya yang diinvestasikan. Kedua, keuntungan jangka panjang dari biaya yang diinvestasikan.

8. Analisis Keefektifan Biaya.
Dalam metode ini Sudarwan Danim dalam bukunya Pengantar Studi Penelitian Kebijakan menyatakan Dalam analisis keefektifan biaya, biaya moneter pilihan kebijakan dapat dihitung. Bagaimanapun keuntungan dari kebijakan dapat dituangkan dalam terminologi biaya aktualnya atau hasil yang diharapkan. Analisis semacam ini relative sangat mudah dilakukan, oleh karena yang dihitung adalah biaya yang paling fisibel, dalam arti tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kecil.Berdasarkan kutipan di atas metode ini bertujuan untuk mempertimbangkan tuntutan pembiayaan yang menjadi dasar dalam menentukan kebijakan oleh pembuat kebijakan.

9. Analisis Kombinasi
Kombinasi analisis biaya keuntungan dengan analisis keefektifan biaya dipandang cocok bagi usaha untuk merumuskan kebijakan, mengingat pada kedua analisis tersebut dimensi biaya dinilai dari variable sejenis.
Menurut Sudarwan Danim, ada tiga jenis variable biaya, yaitu:
a. Biaya-biaya langsung, seperti untuk keperluan personalia dan fasilitas fisik.
b. Biaya-biaya tidak langsung.
c. Biaya-biaya oportunitas, seperti apa yang akan dicapai jika sumber-sumber digunakan secara berbeda.Menganalisi biaya dari sudut keefektifanya relatif mudah dilakukan, namun untuk menganalisis variasi biaya yang muncul sebagai dampak kebijakan itu tidak jarang sangat sulit. Disinilah diperlukannya peranan para peneliti dari sebuah kebijakan melalui penelitian kebijakan.

10. Penelitian Tindakan.
Pada dasarnya penelitian tindakan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan atau pendekatan-pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah-masalah social dengan aplikasi langsung di ruangan atau pada situasi dunia kerja.
Sedangkan relevansinya dengan penelitian kebijakan adalah Bahwa penelitian tindakan (action research) mengkombinasikan dua sisi secara langsung, yaitu sisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan sisi kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh klien atau pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu berupa ketrampilan prakits dan pendekatan baru yang relevan bagi perbaikan atau pengembangan tatanan sosial. Sebagai salah satu metode dalam penelitian kebijakan, penelitian tindakan harus diakhiri dengan rekomendasi yang aplikatif bagi pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah sosial.

2.5 Out Line Naskah Penelitian Kebijakan

Outline Naskah Kebijakan Berisi: 

o   Apa tujuan paper

o   Apa yang ingin dicapai

o   penulisan  Siapa target utama

o   siapa target kedua

o   pengaruh pada target utama

Ada tiga jenis naskah kebijakan, yaitu: penelitian kebijakan (policy study), ringkasan kebijakan (policy brief) dan memo kebijakan (policy memo).

Secara struktural naskah kebijakan ini memiliki elemen-elemen naskah (out line) yang sama, yaitu:

1.      Judul.

2.      Daftar Isi

3.      Abstrak atau Executive Summary.

4.      Pendahuluan.

5.      Deskripsi Masalah.

6.      Pilihan-pilihan Kebijakan.

7.      Kesimpulan dan Rekomendasi.

8.      Catatan Akhir.

9.       Apendik/Lampiran.

10.   Bibliography.

Berikut ini adalah penjelasan dari elemen-elemen tersebut:
1. Judul.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan judul ialah:

·         Bersifat deskriptif: menjelaskan subjek dan masalah yang dibahas.

·         Jelas.

·         Ringkas dan tegas

·         Menarik pembaca
Beberapa prinsip judul adalah:

·         Sebagian besar judul tidak terdiri dari kalimat-kalimat penuh.

·         Kata-kata kunci merupakan dasar sebuah judul.

·         Beberapa penulis membagi judul ke dalam dua bagian dengan menggunakan colon. Misalnya: “Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak: Dari Residual ke Institusional”

·         Beberapa penulis mengindikasikan beberapa penemuan utama dalam judul policy paper.

·         Hurup kapital biasanya digunakan untuk keseluruhan kalimat, kecuali kata sambung (dan), conjunction (tetapi), preposition (dari), pronoun (kita).

2. Daftar Isi.
Daftar isi dalam sebuah policy paper membantu pembaca dalam beberapa hal:

·         Daftar isi berperan sebagai pembimbing yang membantu pembaca memahami keseluruhan paper.

·         Daftar isi membantu pembaca yang berminat mengetahui bagian-bagian tertentu (saja) dari sebuah paper.

·         Sistem penomoran dalam daftar isi dapat membedakan bagian-bagian dan sub-subnya dari suatu paper.

3. Abstrak atau Executive Summary.
Pada bahagian ini memuat:

·         Definisi dan deskripsi masalah kebijakan.

·          Tujuan naskah kebijakan.

·         Evaluasi kebijakan yang ada.

·         Alternatif-alternatif kebijakan yang diusulkan.

·         Kesimpulan dan rekomendasi.

4. Pendahuluan.
Pada umumnya ada beberapa hal yang terdapat pada pendahuluan, yaitu konteks masalah kebijakan, definisi masalah kebijakan, pernyataan tujuan, metodologi dan keterbatasan studi, alur atau ringkasan isi paper.

5. Deskripsi Masalah.
Deskripsi masalah memuat dua hal penting: (a) latar belakang masalah dan (b) masalah dalam konteks kebijakan saat ini. Lebih lanjut Edi Suahrto dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik menjabarkan bahwa deskripsi masalah dalam sebuah policy paper harus mampu:

·         Menjelaskan masalah yang menjadi fokus analisis kebijakan. Bisa dimulai dengan mendiskusikan beberapa isu atau masalah sosial yang ‘serumpum’ atau berkaitan. Kemudian menyatakan satu isu atau masalah kebijakan yang dipilih.

·         Meyakinkan pembaca bahwa isu yang diangkat memerlukan perhatian audien kebijakan (pemerintah, LSM atau analis kebijakan yang lain). Karenanya, isu yang diangkat hendaknya lebih dari sekedar asumsi, hipotesis dan apalagi gossip. Sebaiknya diback-up oleh data hasil penelitian kita maupun penelitian orang lain (boleh juga mengemukakan informasi dari ahli, media massa, pejabat pemerintah sebagai pendukung data).

·         Memfokuskan dan menggarisbawahi masalah dalam konteksnya secara spesifik, termasuk didalamnya mendiskusikan sebab-sebab dan akibat-akibat dari masalah tersebut.

·         Membangun kerangka dengan mana pilihan-pilihan kebijakan memiliki dasar argument secara komprehensif.

6. Pilihan-pilihan Kebijakan
Pada bahagian ini membahas:
…alternatif kebijakan (biasanya antara 5 s.d 7 opsi). Kemudian diikuti dengan alternative kebijakan yang dipilih (biasanya antara 2 s.d 3 opsi). Pilihan-pilihan kebijakan (atau alternative kebijakan yang dipilih) terdiri dari dua elemen penting: (a) kerangka analisis, dan (b) evaluasi alternatif-alternatif kebijakan.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi.
Menurut Edi Suharto, ada tiga elemen penting yang harus termuat dalam kesimpulan dan rekomendasi, yaitu:

·      Sintesis temuan-temuan utama (synthesis of major findings).

·      Seperangkat rekomendasi-rekomendasi kebijakan (set of policy recommendations).

·      Kalimat atau pernyataan penutup (concluding remarks).

8. Catatan Akhir (endnotes).
Fungsi catatan akhir ialah

·      Memberikan diskusi dan penjelasan tambahan atau definisi terhadap beberapa istilah.

·      Untuk menarik pembaca kepada sumber-sumber yang menjelaskan latarbelakang informasi yang didiskusikan pada teks.

9. Apendik.
Lampiran dicantumkan jika diperlukan. Jadi tidak harus ada. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam apendik (lampiran) ialah:

·    Apendik bersifat mendukung argument-argumen utama yang dikembangkan dalam keseluruhan policy paper.

·      Kriteria umum yang digunakan dalam menentukan apa yang harus dimuat dalam apendik adalah tipe, panjang dan rincian informasi.

·     Apendik biasanya dibagi dan diidentifikasi melalui penggunaan judul.

10. Bibliography atau Daftar Pustaka
Daftar pustaka memungkinkan pembaca dapat mengakses sumber-sumber bacaan yang mendasari argument penulis. Daftar pustaka juga berfungsi sebagai pembeda antara naskah akademis dengan naskah non akademis. Daftar pustaka juga merupakan kewajiban insan akademis agar terhindar dari status plagiator.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

            Pembuat kebijakan duduk sebagai aktor kebijakan karena status formalnya. Mereka sering pula disebut pembuat keputusan formal. Termasuk di sini adalah ketua lembaga, administrator departemen, hakim, jaksa, rektor perguruan tinggi, gubernur, bupati, pembuat Undang-Undang seperti DPR dan lain-lain.

            Pembuat keputusan formal ini bekerja atas dasar prioritas yang mendesak, mereka bertanggung jawab atas proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Keluasan dan kekompleksan tugas yang diemban membuat mereka tidak mungkin lagi menjadi “penguasa tunggal” seperti diuraikan di atas. Untuk menentukan prioritas dari sekian banyak prioritas yang mungkin sama bobotnya itu, pembuat keputusan formal memerlukan bantuan partisipan atau aktor lain, seperti peneliti kebijakan.

            Peneliti kebijakan akan menentukan prioritas yang harus dipilih oleh pembuat kebijakan tidak hanya dari sisi penting atau tidak, melainkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan, seperti cost benefit analysis, cost effectiveness, sumber daya, dampak negatif dan dampak positifnya.

3.2 SARAN

            Dalam melakukan penelitian syarat utama yang perlu diperhatikan adalah mengidentifikasi masalah, baik berupa perumusan masalah maupun memberikan spesifikasi pada pokok permasalahan yang diperoleh sehingga dengan mudah dapat memberikan apa yang menjadi tujuan dari penelitian sehingga tercapai hasil yang sesuai dengan prosedur metode ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

http://pelawiselatan.blogspot.co.id/2011/01/penelitian-deskriptif-penelitian.html

https://ikhazayyienkwt.wordpress.com/2012/10/23/makalah-penelitian-police-research-gratis/

http://dokumen.tips/documents/karakteristik-studi-penelitian-kebijakan.html

http://www.slideshare.net/giginkb/naskah-kebijakan-dan-advokasi-kebijakan